Tepuk Tangan untuk JIFFest

Credit title muncul di layar. Suara tepuk tangan para penonton lalu spontan mengiringi nyaris berbarengan dengan nyalanya semua lampu studio 1 bioskop di FX Senayan, Jakarta. Tepuk tangan adalah ritual khas yang lazim ditemui di akhir pertunjukan film dalam sebuah festival. Sebuah wujud apresiasi dari penikmat film untuk kreatornya.

Pada malam di awal Desember 2008 itu, Khuda Kay Liye (2007), film Pakistan arahan sutradara Shoaib Mansoor baru kelar diputar dalam rangkaian Jakarta International Film Festival (JIFFest) ke-10. Hampir seluruh kursi bioskop masih terisi oleh penonton yang belum ingin beranjak pulang, menunggu sesi diskusi yang akan segera dimulai. Kebetulan Mansoor memang diundang datang pada malam itu. Selepas film berakhir, aktor kawakan Slamet Rahardjo Djarot yang duduk di sebelah Mansoor sepanjang film tayang pun langsung maju ke depan untuk membuka diskusi.

“Jangan hanya mencermati soal kecakapan teknis dari film ini, tapi cernalah ceritanya. Selamat menonton,” kata Mansoor sambil tersenyum kepada penonton sebelum pertunjukan dimulai. Kisah Khuda Kay Liye yang tajam memang mengundang simpati dan empati. Isu yang diangkat menempel erat dengan memori kolektif masyarakat dunia, tak terkecuali Indonesia, yakni mengenai fundamentalisme Islam dipadu benturan antara peradaban Barat dengan Islam yang masih hangat-hangatnya diperbincangkan dan terjadi pasca tragedi 9/11 di Amerika Serikat.

Lokus cerita terletak pada sebuah keluarga kelas menengah di Lahore, Pakistan, yang harus berjibaku melawan prasangka buruk yang terus dihujamkan beberapa kelompok masyarakat Barat kepada umat muslim. Khuda Kay Liye sukses mencetak sejarah di negerinya dengan tidak hanya menjadi film terlaris sepanjang masa di Pakistan, tapi juga film pertama Pakistan yang tayang di India. Film ini meraih penghargaan Silver Pyramid Award dari Cairo International Film Festival 2007 dan Audience Award dari Fukuoka Film Festival 2007.

Malam itu, lewat sinema dan diskusi, yang tampil bukan hanya interaksi langsung antara filmmaker dengan audiensnya, tapi juga percakapan dan pertukaran ide yang bertolak dari keragaman latar belakang budaya. Sebuah praksis yang langka kita jumpai di negeri ini, tapi JIFFest dengan independen dan susah payah menyuguhkannya kepada publik sejak tahun 1999. Namun sayangnya tahun ini, keistimewaan itu terancam urung terlaksana.

Lewat konferensi pers “Mari Selamatkan JIFFest!” pada Kamis, 14 Oktober lalu di Galeri Cipta 3 Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Panitia JIFFest resmi menyatakan bahwa penyelenggaraan festival film internasional pertama di Indonesia dan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara ini terancam batal. Penyebabnya klasik tapi krusial untuk selalu dikritisi: kekurangan dana. Pahit memang.

Setelah pihak donor asing yang selama ini menjadi sumber utama pembiayaan JIFFest sudah berhenti di tahun ke-10, kini panitia harus mengandalkan dukungan dari pemerintah dan sponsor lokal. Padahal seperti yang kita tahu, di negeri ini mencari dana untuk menopang kegiatan seni-budaya bukanlah perkara enteng. Untuk membuat JIFFest berjalan dengan baik saja, paling tidak dibutuhkan biaya sebesar Rp. 4-5 milyar. Namun mengingat krisis pendanaan, tahun ini bujet pelaksanaan dirampingkan menjadi Rp. 2 milyar. Itu pun ternyata masih kurang Rp. 1,5 milyar lagi untuk bisa terselenggara. Lalu adakah kontribusi pemerintah?

Hingga konferensi pers digelar, Shanty Harmayn mengungkapkan bahwa untuk tahun ini JIFFest belum mendapatkan dana dari pemerintah. Menurut Shanty, bantuan dari Kementerian Budaya dan Pariwisata masih 0 rupiah, sedangkan dana paling besar yang pernah mereka terima itu berasal dari Pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2005, yakni sejumlah Rp. 1,2 milyar. “Itu pun sudah sangat susah,” ungkapnya. Padahal penyelenggaraan semua festival yang berkaitan dengan seni-budaya juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah.

Mari lihat contoh skema pembiayaan festival film. Di Pusan International Film Festival (PIFF) di Busan, Korea Selatan, yang belakangan menjadi festival film bergengsi di Asia misalnya, sumber dananya digelontorkan oleh pemerintah pusat sebesar 30 persen, pemerintah daerah 30 persen, dan swasta (sponsor dan publik) 40 persen. Dari sini, yang harus dipahami terlebih dahulu adalah tidak ada festival film di dunia yang mendulang profit, tapi aktivitas perekonomian di kota penyelenggaraannya lah yang justru akan menjadi hidup dan aktif. Jadi, festival film merupakan investasi ekonomi kota untuk jangka panjang, dan pemerintah kita masih juga luput memandang ini.

“Oleh karena itu, setelah 11 tahun kami berjuang, sekarang kami mengajak publik untuk berjuang bersama,” ucap Shanty Harmayn, pendiri JIFFest. Selama ini secara konsisten, JIFFest sendiri sudah membawa film-film berkualitas yang variatif dari berbagai penjuru dunia yang sulit diputar di jaringan bioskop lokal untuk dinikmati publik lokal. Untuk mendatangkan film-film itu, biaya yang dikeluarkan pun tak sedikit dan tak sebanding dengan hasil penjualan tiket. Padahal tiket JIFFest, yang harganya di bawah nilai tiket reguler jaringan Cineplex 21, termasuk paling murah di antara festival film internasional lain. Total jenderal, sampai tahun lalu, penonton JIFFest telah mencapai 350 ribu orang dan memutar hampir 1500 judul film dari 40 negara.

Tak hanya torehan dalam wujud angka, JIFFest juga terbukti mampu membantu mencetak generasi baru dalam perfilman nasional lewat program diskusi, workshop, dan master class. Sebut saja Salman Aristo (penulis skenario Brownies, Laskar Pemimpi, Sang Pemimpi, dan Garuda di Dadaku), Lucky Kuswandi (sutradara Madame X), dan Hanny R. Saputra (sutradara Virgin, Heart, Love is Cinta), yang telah menggerakkan industri film Indonesia sekarang ini. Selama prestasi 11 tahun terakhir ini, JIFFest berhasil membawa Jakarta dan Indonesia masuk ke dalam peta dan sorotan kalangan perfilman di tingkat regional maupun global.

Selain itu, melalui JIFFest akan selalu hadir peluang edukasi penonton untuk lebih mengapresiasi karya seni-budaya, menghargai keberagaman masyarakat dunia dan menjadikannya sebagai jalur sosialisasi nilai-nilai kebersamaan. Wujud apresiasi dan interaksi antara audiens dengan film yang tampak dalam sebuah festival juga menjadi bukti tentang elastisnya batas-batas komunitas transnasional. Alhasil, di sebuah festival, segala kelas masyarakat, etnis budaya dan bangsa bisa saling terhubungkan, mengenal serta belajar lewat medium film dan aktivitas yang berlangsung menyertainya. Di lingkup nasional, walaupun digelar di Jakarta, JIFFest bukanlah milik masyarakat Jakarta semata, tapi juga milik seluruh Indonesia. Ini disebabkan karena antara semua festival film sebenarnya saling terkoneksi berkat kesamaan turunan bakat yang dibawanya, yaitu merayakan kehidupan dan kemerdekaan berpendapat.

Oleh sebab itu, tak berlebihan jika disebut bahwa tugas kita untuk menyelamatkan JIFFest. Seperti yang dikatakan Abduh Aziz, produser film sekaligus pengurus Dewan Kesenian Jakarta, yang turut hadir saat konferensi pers lalu, “Sekarang bukan waktunya lagi untuk merengek pada pemerintah dan negara. Negara mau absen atau titip absen, terserah. Sekarang waktunya bagi publik dan JIFFest untuk buktikan bahwa kita bisa melakukannya ini sendiri.”

Mendengar perkataan itu, seisi ruangan langsung bertepuk tangan.

 

Versi tulisan ini yang sudah di-edit dimuat di Pikiran Rakyat edisi 17/10/2010


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s