Hari-Hari Bergumul Sampah

Sopir truk sampah ke Bantar Gebang mendapat upah Rp 1 juta per bulan. Kerap kali harus nombok ongkos jalan.

8 September 2006. Langit makin pekat di Bantar Gebang. Malam baru memasuki pagi. Puluhan truk pengangkut sampah yang diawaki sopir dan kenek terlihat berjejer. Mereka menanti giliran membuang muatan. Tak tahan menunggu, beberapa sopir yang terlelap melahap waktu. Braakk…! Suara keras dikuti gemuruh tiba-tiba membangunkan mereka. Gunungan sampah setinggi tiga puluh meter menghunjam. Teriakan meminta tolong terdengar bersahut-sahutan. “Suara mereka memilukan,” ujar Erik Margono, 39 tahun, supir truk sampah yang saat itu sedang mengantre.

Saat Zona IIIA Bantar Gebang longsor, tak kurang dari 200 pemulung sedang mengais rezeki. Tiga pemulung tak berhasil menyelamatkan diri. Tumpukan sampah langsung mengubur mereka hidup-hidup. Erik, sopir truk itu, tak bisa berbuat banyak. Gelontoran sampah jauh lebih kuat dari pada kuasa manusia. Dan Erik tak bisa ke mana-mana. Ia terjebak dalam antrean truk selama 24 jam.

Longsor membuat Erik rugi waktu, tenaga dan biaya. Maklum, ia adalah tenaga harian PT. Ganda Madyindo Utama (GMT), perusahaan rekanan Pemda DKI Jakarta untuk mengangkut sampah ibukota. Erik dibayar sesuai dengan banyaknya hari kerja. Setiap bulan ia mengantungi sekitar satu juta perak.

Jika Erik tak menarik sampah karena sakit, ia terpaksa gigit jari. Tamatan SMA ini memang hanya karyawan tak tetap. Itu sebabnya, akibat longsor itu upah Erik dipotong. Perusahaan menganggap Erik mangkir selama sehari. Padahal, “Saat itu saya terjebak di tengah antrean truk,” ungkap Erik. “Maju susah, mundur pun susah.”

Erik tak hanya kehilangan upah harian. Saat longsor ia harus rela tak mendapat uang jalan dan kupon solar. Soalnya, setiap truk sampah GMT akan membuang sampah ke Bantar Gebang, pengawas membekali supir dan keneknya uang jalan sebesar Rp 20 ribu dan kupon untuk membeli 30 liter solar. Pemberian kupon itu sekaligus memantau aktivitas tiap truk sampah. Rata-rata tiap truk bertugas selama dua rit tiap hari.

Jangan salah, uang jalan Rp 20 ribu itu tak bisa dinikmati oleh sopir dan kenek. Uang itu ludes untuk membayar pungutan ini dan itu—bea masuk Bantar Gebang, jatah rutin ke para preman dan ongkos tol pulang-pergi. Walhasil, “Tidak ada sisa yang bisa dibawa pulang, Mas,” kata Erik, dengan raut sedih. Bahkan kerap kali Erik harus menomboki kekurangan biaya jika mengantre hingga harus menginap. Padahal, antrean panjang sudah menjadi rutinitas harian bagi para supir dan kenek truk sampah. Bahkan Erik pernah menginap di Bantar Gebang hingga dua hari dua malam akibat alat berat di Bantar Gebang rusak. Selain sepanjang siang dan malam menghirup aroma busuk, Erik menanggung rugi.

Bantar Gebang adalah kerajaan sampah. Saat saya datang, terlihat gunungan sampah. Ada tiga beko berada di ketinggian yang berbeda-beda. Di bagian paling atas gunung sampah terlihat buldoser untuk menguruk dan mengangkat sampah yang dibongkar truk sampah. Bau amis bercampur busuk sangat menyengat hidung. Jutaan lalat berterbangan. Air dari sisa sampah berceceran di sekitar gunungan sampah. Lumpur dan sampah basah semakin membuat becek area bukit sampah TPA Bantar Gebang.

Bantar Gebang mempunyai riwayat panjang sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah warga DKI Jakarta. Sejak tahun 1989, lahan cekungan seluas 108 hektar di Desa Cikuwil, Ciketing Udik, dan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi Barat telah dipakai oleh pemerintah DKI Jakarta. Setiap harinya, warga Jakarta membuang sampah sebesar 6000 ton sampah. Pasca banjir lalu volume sampah naik seribu ton per hari.

Pada era Orde Baru, Bantar Gebang ibarat kerajaan, sebuah negara dalam negara. Sama sekali tidak ada akses untuk masuk ke sana. Seiring dengan era reformasi, gelombang protes warga sekitar terhadap lokasi TPA ini mulai muncul. Ketidakberesan pengelolaan sampah menjadi alasannya. Pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah semakin luas. Bahkan bau busuk sampah sudah terhirup pada jarak sekitar 15 kilometer dari area TPA.

Menjelang akhir tahun 2003, protes warga semakin menjadi-jadi. Buntutnya terjadi penutupan sepihak oleh warga. Pada 22 Desember 2003, pemkot Bekasi dan pemda DKI Jakarta sepakat bekerja sama mengelola TPA. Pemda DKI Jakarta yang menanggung semua biaya dan pemda Bekasi yang mengelolanya. Sebelumnya, berkali-kali Pemkot Bekasi ngotot ingin menutup TPA, tapi akhirnya luluh dengan perjanjian kerjasama saling menguntungkan itu. Pemda Bekasi memberikan tugas pengelolaan TPA pada pihak ketiga, yakni PT. Patriot Bangkit Bekasi hingga saat ini.

Yanto, 26 tahun, kenek truk sampah yang berstatus karyawan harian GMT, juga merasakan pahitnya hidup. Setiap hari Yanto mendapat upah Rp 17 ribu. Selama sepekan Yanto mendapat ‘jatah’ menjadi kenek empat hari.

“Semenjak Bantar Gebang dikelola Bekasi, antrean menjadi lama. Kadang alat-alat beratnya tak jalan,” katanya. Lamanya proses pembuangan sampah ini membuat hidup Erik dan Yanto dihabiskan di atas truk. Ia rugi karena waktunya terbuang percuma.

Duka para supir dan kenek truk sampah seperti Erik dan Yanto tak cuma soal antrean panjang. Rute perjalanan truk sampah kini berubah akibat protes warga. Warga tak membolehkan truk-truk sampah melewati jalan yang sudah biasa dilalui saat siang hari. Erik, yang membawa truk sampah dari kawasan Pasar Minggu, harus memutar arah rute melewati Cibubur hingga tembus ke Bantar Gebang. Sedikit banyak, rute ini membuat waktu terbuang. Apalagi jika terjadi kemacetan sepanjang perjalanan dari Pasar Minggu ke Bantar Gebang. Padahal dulu dia bisa lewat tol dan keluar di Bekasi.

Jika baru selesai membuang sampah, Erik langsung kembali ke tempat mangkal truk di Pasar Minggu. Tak sempat beristirahat lama, ia langsung pergi mengemudi truk sampah lagi jam 5 pagi. Ia membawa truk yang mengangkuti sampah-sampah dari daerah Buncit hingga Jalan Kapten Tendean. Setelah selesai keliling, truk kembali ke Pasar Minggu untuk melapor kepada pengawas, sekalian minta uang jalan dan kupon solar.

Biasanya sekitar jam 9 pagi, Erik bersama keneknya baru berangkat ke TPA Bantar Gebang. Rutinitas itu ia kerjakan tiap hari tanpa jatah libur. Sebagai pegawai harian yang diupah dengan dasar jumlah hari kerja, ia terpaksa selalu masuk kerja. “Kalau capek, terpaksa libur dengan dipotong gaji,” katanya.

Erik datang ke Jakarta mengadu nasib. Lelaki asal Blitar ini datang ke Jakarta pada tahun 1989. Ia sempat berjualan makanan di Terminal Pasar Minggu. Tapi peruntungannya tak bagus. Erik tak sukses sebagai pedagang makanan. Bukannya untung, modal dari kampung malah makin menipis. Untunglah, seorang teman mengajaknya untuk bergabung dengan “korp pembersih” Jakarta. Awalnya dia menjadi kenek truk sampah. Setelah mampu menyetir, ia ‘naik pangkat’ menjadi sopir. Bau sampah, kelelahan, kemacetan Jakarta, ia anggap sebagai santapan sehari-hari.

Dengan menjadi sopir truk sampah, Erik menanggung beban ekonomi keluarganya. Upahnya dipakai untuk menghidupi seorang istri dan dua anak yang tinggal di Blitar. Tapi tak semua upah bisa dikirim ke kampung. Erik masih harus membayar Rp 350 ribu untuk sepetak kamar di Jatipadang, Pasar Minggu. Belum lagi kebutuhan makan dan rokok harian.

Ada kisah menarik. Setelah kerusuhan Mei 1998 yang meluluhlantakan Jakarta, Erik tak bisa bekerja. Ia dan teman-teman terpaksa “libur” selama lima hari. Walhasil, sampah sisa kerusuhan memenuhi seantero Jakarta. “Kami mengangkuti barang-barang yang terbakar akibat kerusuhan. Kami kerja siang malam selama seminggu,” ujar Erik, yang tampak setia menjalani takdir.

Begitu juga yang terjadi dengan Ata, 35 tahun. Ata juga pegawai harian GMT. Ia bertugas menyapu jalanan dan mengangkuti sampah dari jalan ke truk. Saat ditemui, ia sedang mengangkut sampah bekas pedagang kaki lima di Pasar Minggu. “Saya punya pengalaman banyak di soal sampah,” katanya singkat.

Sambil bekerja, pria asal Banten ini bercerita. Ia mulai menjadi petugas kebersihan sejak 1990. Tadinya ia pernah bekerja sebagai mandor kuli angkut di Tanjung Priok. Menurutnya pekerjaan awalnya itu lebih enak daripada menjadi petugas kebersihan. Walau sudah merasa enak, Ata pindah kerja karena ingin cari pengalaman baru. Ata senang berkelana dan mencoba tantangan baru. Saat muda, ia sering merantau ke daerah lain, seperti Semarang dan daerah-daerah di Sumatra. “Karena sudah menikah, saya tak mau pindah kerja lagi,” kata Ata. Sama seperti Erik dan Yanto, Ata juga pegawai harian GMT. Upahnya per harinya Rp17 ribu. Pembayaran upahnya juga dirapel setiap bulan. Bekerja sebagai petugas pengangkut sampah, Ata mengaku tidak ada hari libur.

Ata harus menghidupi istri dan dua anaknya dengan penghasilan di bawah UMR. Ata dan keluarga tinggal di rumah yang dikontrak per Rp 700 ribu per tahun. Dulu, keuangan keluarga masih sedikit terbantu karena istrinya menjual makanan kecil di Sekolah Dasar dekat rumahnya. Untuk menutupi biaya hidup sehari-hari, Ata pontang-panting mencari utang. “Ya, gali lubang, tutup lubang” ujarnya lirih.

Ata berangkat kerja jam lima pagi setiap hari. Ia berangkat hanya dengan sarapan segelas air putih. Ia kadang ikut truk sampah untuk mengangkuti sampah yang terkumpul di sepanjang jalan, tapi kadang juga diperbantukan untuk membersihkan sampah di daerah Pasar Minggu. Setiap jam 6 pagi Ata sudah mulai bekerja. Biasanya ia bekerja hingga jam satu siang, sehabis itu pulang dan istirahat. Bekerja mengangkut sampah menuntut kekuatan fisik.  Tak jarang Ata menahan dinginnya hujan dengan perut keroncongan. Ia kerap ke Puskesmas untuk mengobati penyakit maag kronis. Ata berobat dengan kartu miskin dari RT setempat.

Pengangkut sampah merupakan sosok dari profesi yang jasanya kadang tak disadari oleh warga Jakarta. Sampah adalah objek pekerjaan yang membuat kehidupan mereka terus berjalan setiap harinya. Walau dengan segala keterbatasannya, tapi mereka tetap bekerja. Tak ada pilihan yang lebih baik untuk mereka di zaman ini. Sayang, kesadaran warga Jakarta soal penanganan sampah masih kurang. Pembuangan sampah oleh warga masih sembarangan dan belum teratur.

Erik, Yanto dan Ata adalah potret pejuang yang terlupakan. Mereka hidup dari satu tumpukan ke tumpukan sampah yang lain. Tanpa proteksi, tanpa jaminan kesehatan. Padahal, tanpa mereka Jakarta akan menjadi lautan sampah.

 

PS: Ditulis dan dimuat dalam Majalah 69++ pada tahun 2007.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s